Jokowi Izinkan Airlangga Maju Jadi Caketum Golkar
BERITA TERKINI, JAKARTA -- Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta restu dan izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pemilihan Ketua Umum Golkar. Saat ini dorongan kader untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terus menguat. Airlangga sudah persiapan untuk menyambut pergantian ketum partai beringin yang saat ini diduduki Setya Novanto.
Airlangga mengatakan, sebagai seorang menteri Kabinet Kerja II, dia mengaku merasa perlu meminta izin dari Presiden terkait rencananya tersebut.
"Saya selaku menteri kan anak buahnya Pak Jokowi. Saya minta izin untuk kontestasi itu," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Raffles, Rabu (29/11).
Airlangga menegaskan tak ada campur tangan Presiden dalam munaslub dan Pemilihan Ketum Golkar. Munaslub Golkar merupakan hak Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I partai beringin. Hal itu sudah diatur dalam AD/ART partai.
Airlangga memastikan perlunya melapor ke Jokowi karena terkait jabatannya sebagai menteri perindustrian yang membantu Presiden. Jawaban Jokowi adalah mengizinkannya untuk maju dalam perebutan kursi Golkar 1 menggantikan Setya Novanto yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke (Presiden) Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian, tinggal tunggu proses di internal Golkar," kata Airlangga.
Ketika ditanya, apakah dia akan mundur dari jabatan menteri perindustrian untuk maju menjadi calon ketua umum Golkar, Airlangga tak banyak bicara. Namun, dia hanya mengisyaratkan, akan melihat bagaimana kondisi ke depan terkait hal ini.
Koordinator bidang Perekonomian DPP Partai Golkar ini mengaku, akan mengikuti seluruh proses untuk maju menjadi ketum Golkar. Dia mengklaim, sudah mendapat dukungan sejumlah DPD yang memiliki suara di pemilihan. Bahkan, Airlangga mengaku, sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan dua per tiga DPD yang mendorong munaslub.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai. Presiden tidak akan mencampuri karena persoalan itu harus diselesaikan oleh internal Golkar sendiri.
"Itu urusannya Partai Golkar, urusannya internal Partai Golkar," ujar Jokowi seusai menghadiri HUT ke-46 Korpri di Lapangan Monumen Nasional, Rabu (29/11).
Jokowi mengatakan, Airlangga sudah meminta izin untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Menurutnya, untuk menjadi ketua umum partai, setiap menteri, termasuk Airlangga sudah pasti harus meminta izin kepada dia.
Mantan wali kota Solo ini juga memastikan tidak akan ada rangkap jabatan di kabinetnya. Sebab Jokowi tidak ingin ada rangkapan dalam jajaran Kabinet Kerja II. "Yang mau ngerangkap siapa? " ujar Jokowi.
Meskipun dorongan untuk menggelar munaslub muncul dari berbagai daerah, DPP partai Golkar masih mengklaim belum ada usulan untuk menggelar munaslub. Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan, sampai saat ini belum ada bahasan mengenai munaslub atau penggantian Ketum Setya Novanto. Rambe mengatakan, desakan Munaslub harus diwujudkan secara tertulis, tidak bisa hanya melalui desakan ucapan dari DPD.
Dalam AD/ART partai, menurut dia, syarat munaslub terdiri atas dua aspek, kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif adalah jika terjadi kegentingan memaksa di internal Golkar. Selain itu, aspek kuantitatif juga perlu diperhatikan, yaitu persetujuan dari dua per tiga jumlah DPD Tingkat I.
Rambe melanjutkan, pelaksana munaslub sendiri adalah DPP. Dalam rapat pleno pengurus harian di DPP, juga belum ada pembicaraan yang mengarah untuk menggelar munaslub. Justru dalam pleno pengurus harian, disepakati seluruh kader menunggu hasil putusan praperadilan Novanto. Rambe mengklaim, seluruh DPD Tingkat I Golkar menyetujui keputusan pleno DPP ini.
Sebelumnya, Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan, sejumlah DPD mendesak untuk menggelar munaslub. Dia mengklaim, jumlah suara DPD yang ingin digelar munaslub sudah memenuhi syarat dua per tiga seluruh suara DPD Tingkat I.
Wapres Jusuf Kalla sendiri sudah menyatakan, penyelenggaraan Munaslub Golkar akan dilaksanakan pada Desember 2017. Munaslub juga akan mengabaikan hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Menurut Wapres, Golkar harus segera mengganti pucuk kepemimpinan karena elektabilitasnya terus menurun.
from RADAR RAKYAT http://ift.tt/2ndde16
0 comments:
Posting Komentar