Di Depan Puluhan Ribu Guru Jokowi Bungkuk Beri Penghormatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan bahwa banyak Pemerintah daerah yang masih belum menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat undang-undang (UU).
Ia mengaku prihatin terhadap maraknya korupsi di daerah dalam penyusunan rancangan APBD. Menurutnya yang menjadi penyebab adalah terjadinya monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan serta lemahnya akuntabilitas.
Menkeu mengatakan bahwa masih banyak Pemerintah daerah yang dalam APBD nya belum memenuhi kewajiban atau mandatorinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai Undang-Undang.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, tata kelola keuangan yang baik prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini agar membuat masyarakat tahu bagiamana dana dikelola dan dialirkan untuk kepentingan mereka.
“Ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang di daerah belum terjadi. Ini pasti terjadi karena hasil interaksi yang tidak maksimal antara eksekutif dan legislatif di daerah,” tegasnya di Hotel Marlynn, Jakarta, Jumat (1/12/17).
Ia menyebutkan berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2016, sebanyak 71 perkara tindak pindana korupsi terjadi di tingkat provinsi. Selain itu juga, sebanyak 107 perkara tindak pidana korupsi terjadi di tingkat kabupaten/kota.
“Bahkan sebanyak 343 kepala daerah berperkara hukum di kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Dan sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Ini jumlah yang luar biasa masif,” ujarnya.
Menurutnya pengadaan barang dan jasa meski pakai e-procurement masih bisa di mark up. Selain itu ada jual beli jabatan di daerah. “Ini yang harus diperangi seluruh komponen,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Sri, pemerintah daerah perlu didorong untuk disiplin menerapkan sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Dengan penerapan ketiga sistem, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan APBD. Sehingga pengelolaan APBD lebih transparan, akuntable dan bebas korupsi.
from RADAR RAKYAT http://ift.tt/2APJ8XA
0 comments:
Posting Komentar