Isu Papua Merdeka Disuarakan Oleh Kelompok Separatis OPM
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itulah bahwa Papua tak menginginkan adanya pemisahan dari NKRI.
Para tokoh tersebut menolak peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember 2017 yang diklaim oleh Kelompok Separatis Papua Merdeka.
Para Tokoh Papua Pro NKRI dan Kepala Suku Papua menyatakan keinginannya untuk hidup damai serta mendukung kelangsungan pembangunan tanah Papua sesuai program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mereka berkumpul di Pendopo Yahim Pasar Lama, Distrik Sentani pada Selasa (28/11). Diantaranya yakni Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura, Nulce Monim sebagai Ondoafi Putali Sentani Timur Kab. Jayapura, Albert Pelle sebagai Ondoafi Kp. Yahim Kab. Jayapura, Agus Rawa Kogoya sebagai Ketua Adat Lapago Kab. Jayapura, Sarlen Aya Tanoai sebagai Ketua Bela Negara Kab. Jayapura, dan Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ramses Ohee sebagai Ketua Barisan Merah Putih, Pelaku Pepera 1969 dan Kepala suku Besar Waena Jayapura didampingi Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Presiden RI serta Martinus Marware, sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat/ LMA Kab. Jayapura.
Ramses mengatakan, NKRI adalah Negara dan Bangsa yang merupakan anugerah dari Tuhan YME kepada rakyat di Papua.
“NKRI pada awalnya dijajah oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangan semua Tokoh termasuk dari Papua berkumpul pada 28 Oktober 2018 di Jakarta untuk bangkit melawan penjajahan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda,” ungkap Ramses.
Ia menjelaskan Tuhan telah mentakdirkan bahwa NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, dan Papua adalah bagian dari NKRI.
Sementara itu Lenis Kogoya mengatakan, situasi di Prov. Papua secara umum saat ini aman dan kondusif, khususnya pasca kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah pedalaman Prov. Papua untuk meninjau langsung program pembangunan Papua.
Menurutnya Papua saat ini telah menjadi fokus bagi Presiden Joko Widodo guna mewujudkan pemerataan kesehjateraan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
Ia juga menjelaskan kondisi di Kab. Tolikara saat ini telah kembali aman dan kondusif pasca pembukaan palang. Pihaknya datang ke Kab. Tolikara untuk memediasi konflik antar massa pendukung Usman Wanimbo dengan massa pendukung Jhon Tabo.
Sementara Boas Enoch mengatakan, adanya pemberitaan bahwa Papua merupakan wilayah dengan masalah yang sangat komplek adalah hoax, karena masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta akan perdamaian. Namun, harus dilaksanakan penyelidikan terkait dengan asal usul dari kepemilikan senjata oleh kelompok OPM karena disitulah awal mula masalah di Papua muncul.
“Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi sudah turun langsung melihat kondisi masyarakat asli Papua dan sedang gencar membangun Papua yang masih mengalami ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, serta pembangunan,” ujarnya.
Selain itu Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago mengatakan Papua saat ini telah damai dan makmur seperti kata pepatah berat kita pikul ringan kita jinjing.
“Salah satu alasan masyarakat Papua menerima Otsus karena pemerintah Indonesia saat ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk mengelola keuangannya sendiri, seperti dana otsus, namun pengelolaannya perlu pengawasan Pemerintah pusat agar masyarakat Papua sejahtera," Ungkap Pdt. Timotius.
Menjelang 1 Desember 2017 seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Pro Papua Merdeka.
Isu tersebut disuarakan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat Papua yang sudah menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Papua sangat perihatin karena perdamaian yang selama ini dijaga dirusak oleh kepentingan kelompok OPM seperti yang terjadi di Tembaga Pura.
from RADAR RAKYAT http://ift.tt/2BxKovA
0 comments:
Posting Komentar