JK Sebut Kalau Korupsi Berkurang KPK Akan Dibubarkan
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai maraknya penangkapan oknum menandakan pnegakan hukum belum berhasil. Sebab keberhasilan hukum menurut JK bukan dari banyaknya yang ditangkap.
Menurut JK, aparat penegak hukum tidak boleh diberikan target, sebab hal itu dinilai justru akan membuat jajaran aparat bergairah untuk menangkap orang.
“Sering juga saya katakan, ukuran keberhasilan penegak hukum itu kalau kurang orang melanggar, bukan banyak orang ditangkap,” tegas JK saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional 2017 di Jakarta, Kamis (30/11/17).
JK mencontohkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Menurut dia, lembaga antirasuah itu dibentuk untuk menurunkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika hal itu terwujud, maka peran KPK dinilai berhasil dan bisa saja tidak diperlukan lagi. Aka tetapi ungkap JK tujuan itu belum dicapai. Hal itu terbukti dari masih banyaknya korupsi.
“Ada sembilan menteri sampai hari ini KPK sih ada sembilan menteri masuk penjara ada 19 Gubernur pernah masuk penjara dan masih ada beberapa dipenjara. Ada puluhan mungkin ratusan Bupati, Walikota, DPRD, baru saja kemarin dibaca Jambi hampir semua anggota DPRD nya mengalami masalah,” ujarnya.
Yang terpenting kata JK jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti halnya korupsi. Karenanya Wapres meminta seluruh aparat pemerintahan bekerja jujur, tidak perlu takut mengambil kebijakan akibat pengawasan penegak hukum, termasuk KPK.
“Anda lah yang menentukan, tapi menentukan dengan baik. Sehingga tidak perlu diambil langkah hukum,” imbuhnya.
JK menyarankan aparat penegak hukum untuk selalu meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara pengawas internal dan juga penegak hukum. Hal itu dilakukan untuk menghindari tindakan penanganan kasus korupsi hanya di satu pihak.
from RADAR RAKYAT http://ift.tt/2zGffoy
0 comments:
Posting Komentar